Pertaruhan Ekonomi Resiko Tinggi Pemerintahan Jokowi
Oleh: Nurkhamid Alfi
Seperti diketahui bahwa mazhab ekonomi makro itu meliputi (1) Pertumbuhan ekonomi; (2) Jumlah pengangguran;(3)Keseimbangan negara pembayaran, dan (4) Laju inflasi. Negara dikatakan stabil secara ekonomi jika ke empat parameter tersebut tertata dengan baik melalui piranti finansial yang disebut APBN.
Yang menjadi masalah, apakah APBN disusun secara kredibel, akuntabel dan transparan dengan tidak menyembunyikan angka-angka “sulapan” sehingga para pelaku ekonomi percaya? Ini penting untuk dikemukakan karena ada kekhawatiran yang dirasa berkenaan dengan pembangunan infrastruktur secara masif yang dilakukan selama ini tanpa memperhitungkan kekuatan APBN.
Konon kabarnya, program pembiayaan infrastruktur Pemerintahan Jokowi selama lima (5) tahun membutuhkan anggaran 5.000 triliun. Sementara anggaran yang bisa ditanggung oleh APBN per tahunnya hanya 300 triliun,atau 1.500 triliun dalam lima tahun. Sehingga kemungkinan kekurangan sebesar 3.500 triliun akan ditutupi dengan hutang dan atau melalui penugasan perusahaan dibawah BUMN.
Kondisi ini bisa dikatakan pertaruhan ekonomi pemerintahan Jokowi beresiko tinggi, tatkala infrastruktur yang dibangun tidak membawa implikasi pada derasnya arus investasi luar ke dalam negeri.
Pada pidato pengantar sebelum rapat kabinet, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,68% di tahun 2018, target pertumbuhan tertinggi selama ini. Modall utama untuk meperoleh target tersebut adalah peningkatan ekspor dan masuknya investasi asing. Pertanyaannya, bagaimana agar arus modal investasi asing masuk dengan deras ketika rangkin kemudahan berinvestasi Indonesia masih di angka 92 dunia?
Masalah lain muncul. Pada satu sisi pemerintah membutuhkan dana investasi, tapi disisi lain masih banyak suara kontra yang selama ini belum bisa menerima akibat regulasi pemerintah yang masih lemah dalam mengatur arus modal maupun masalah ketenagakerjaan. Sehingga kesannya pemerintah telah mengobral negara secara murah kepada asing, dan rakyat akan menjadi “kacung” dinegaranya sendiri karena sektor-sektor ekonomi penting akan dikuasai asing.
Memang, pemerintah telah mengeluarkan belasan paket kebijakan ekonomi yang lebih pro investasi dengan harapan investor tertarik berinvestasi di Indonesia. Namun praktek seperti itu tidaklah cukup. Pemerintah harus penyelesaikan persoalan sosio-ekonomi agar rakyat bisa menerima dengan tanpa prasangka atas masuknya investor asing. Jika tidak, negara tetangga, para pesaig itu akan tetap menerima limpahan dana asig untuk pertumbuhan ekonomi mereka.
Ironis memang. Singapura, negara dengan luasan wilayah begitu kecil, namun menjadi pusat foreign corporation untuk pasar konsumsi di Indonesia. Sedangkan Malaysia lebih akomodatif dalam menampung investor dari Timur dengan menggalakan ekonomi Syariah. Orang “berduit” dari Arab akan lebih nyaman dengan fasilitas keuangan Syariah dibanding Indonesia, walaupun sama-sama negara berpenduduk Muslim.
Bukan hanya di Asean, bahkan Amerika, negara kaya dan pusat kekuatan ekonomi dunia, juga getol dalam menjaring investor asing. Gara-gara ingin menampung investasi dari dunia Arab, Amerika mendirikan bursa saham Syariah dengan nama Dow Jones Islamic Index.
Jadi, negara manapun sangat membutuhkan modal asing untuk membangun peradabannya sebagai negara maju. Pemerintahan Jokowi tidak keliru dalam membangun secara masif insfrastruktur dan memberikan paket kebijakan yang “investment friendly”. Namun jangan sampai terjadi “overheating economy” karena banyak proyek yang mangkrak.
———————-
Penulis adalah Chief Representative Zelan Holdings
