Standar Manajemen Untuk Cegah Korupsi Sektor Swasta

Standar Manajemen Untuk Cegah Korupsi Sektor Swasta

admin27/10/2018
admin27/10/2018

Jakarta, MENTARI.NEWS – Presiden Joko Widodo di dalam Pidato Kenegaraan 73 tahun Kemerdekaan Indonesia telah menegaskan bahwa, pemerintah akan memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan korupsi seperti halnya upaya penindakan.

“Maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintah dan pihak swasta membuktikan bahwa korupsi adalah kejahatan sistemik yang harus dilawan dengan memperkuat sistem tata kelola pemerintah dan sektor swasta,” kata Abraham Wirotomo Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP).

Abraham menyampaikan hal itu pada peluncuran pedoman SNI ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan di Surabaya, 26 Oktober 2018.

Menurut Abraham, penguatan pencegahan korupsi  sektor swasta adalah salah satu amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Segala capaian pembangunan di bidang infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, serta jaminan sosial dapat berjalan optimal jika anggaran program pembangunan tidak dikorupsi. Selain itu proyeknya dikelola secara profesional, sehingga standar manajemen anti suap ini penting untuk diterapkan.

Profesor Bambang Prasetya, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) di dalam sambutannya menyampaikan Pedoman Manajemen Anti Suap ini diinisiasi pertama kali oleh BSN dan KSP pada tahun 2017.

Dalam waktu yang relatif singkat sudah tersedia pedomannya dan sudah ada instansi yang yang disertifikasi, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang secara resmi diserahkan di dalam acara peluncuran pedoman ini.

Amien Sunaryadi Kepala SKK Migas menegaskan bahwa tujuan SKK Migas menerapkan sistem manajemen anti suap agar bisnis di hulu migas ini lebih cepat dan efisien, sehingga perusahaan dapat keuntungan lebih besar dan cost recovery lebih cepat.

Amien menambahkan bahwa SKK Migas akan mendorong 244 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan 6000 vendor yang ada di bawah koordinasinya untuk comply dengan sistem menajemen anti suap, sehingga untuk mencapainya membutuhkan dukungan dari semua pihak.

Selain sektor swasta, manajemen anti suap ini juga dapat diterapkan di organisasi Pemda, khususnya Pemda yang ingin membenahi sistem dan integritas proses bisnisnya. Hal ini sangat penting untuk menginkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses bisnis di internal birokrasi sehingga terjadi transparansi dan akuntabilitas untuk menghindari suap.(joe)