Melirik Potensi BUMDes Digital

20/04/2019

Melirik Potensi BUMDes Digital

20/04/2019
Ilustrasi BUMDes Digital

Oleh: Nurchim*

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa terdapat 75.436 desa di Indonesia. Dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2018, BPS menambahkan saat ini terdapat desa tertinggal sebanyak 14.461(19, 17%), desa berkembang sebanyak 55.369 (73, 4%) dan desa mandiri sebanyak 5.606 (7, 43%).

Tentu saja, pembangunan desa perlu perhatian khusus agar terjadi keseimbangan kehidupan maupun kesejahteraan dengan masyarakat perkotaan. Salah satunya yaitu perlunya gerakan digitalisasi desa yang diharapkan dapat digunakan untuk mendorong peningkatan IPD di era kemajuan teknologi digital sekarang. Digitalisasi desa ini tidak hanya sekedar membangun infrastruktur teknologi digital di desa saja, tapi juga diharapkan dapat menjadi ruang pemberdayaan masyarakat desa.

Gerakan digitalisasi desa ini dapat dikemas dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dalam hal penyediaan jasa digital di Desa. Maksud dari penyediaan jasa digital yaitu mendirikan usaha yang melayani jasa digital seperti mengerjakan proyek teknologi digital, digital printing, digital photo dan video bahkan digital marketing. Berikut pembahasan terkait pendirian BUMDEs digital dari sisi sumber dana dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pertama, dalam hal sumber dana, disarankan BUMDes digital yang didirikan memiliki legalitas hukum. Adanya kekuatan hukum berpeluang menjalin kerjasama pendanaan secara dua arah dari pemerintah maupun swasta. Sebagai modal awal, pendanaan dapat diprogramkan melalui dana desa. Dana awal tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk menyediakan sarana prasarana dan SDM BUMDes digital.

Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan SDM sebagai faktor utama dalam menentukan arah usaha BUMDes digital. Dalam hal ini, SDM harus merupakan masyarakat desa setempat yang nantinya bertugas mengelola BUMDes.

Nurchim. (Istimewa).

Sebagai contoh, ada desa hanya terdapat satu orang yang memiliki kompetensi multimedia. Potensi kecil ini, dapat dikembangkan BUMDes yang bergerak dalam jasa photo dan video. SDM yang terampil tersebut sebagai pemeran utama dalam mengoperasikan alat, teknik pengambilan maupun editing photo maupun video. Sedangkan, masyarakat lain yang tidak memiliki kompetensi multimedia dapat menjadi pemeran pembantu yang bertugas membantu teknis dokumentasi foto maupun video.

Contoh lainnya, semisal terdapat desa yang generasi mudanya senang menggunakan media sosial. Hal ini bias dijadikan peluang untuk mendirikan BUMDes yang bergerak dalam bidang digital marketing melalui media sosial. Nantinya, BUMDes dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) atau Perusahan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang berada di desa khususnya dalam hal pemasaran.

Kerjasama ini diharapkan menjadi simbiosis mutualisme, BUMDes mendapatkan pemasukan dari jasa digital marketing sedangkan UMKM atau P-IRT omset penjualan dapat meningkat. Apabila di sebuah desa tidak ada sama sekali masyarakat yang memiliki kompetensi bidang digital, solusi yang dapat ditawarkan dengan cara menyediakan fasilitas pelatihan kepada SDM yang menjadi target pengelola BUMDes digital. Jika kekuatan pendanaan masih memungkinkan, dapat pula melibatkan praktisi atau ahli teknologi digital untuk mendampingi program BUMDes digital.

Dan terakhir hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan. Upaya keberlanjutan BUMDes digital dapat dilakukan dengan cara melakukan integrasi program-program pemerintah desa yang mengandung unsur digital dapat diserahkan ke BUMDes digital sebagai pelaksana. Selain itu, dapat mengajak masyarakat desa jika memerlukan kegiatan digitalisasi dapat melibatkan BUMDes digital serta mempromosikan BUMDes digital ke masyarakat desa lain.

Jika BUMDes digital ini bisa dijalankan dan berkembang, memerlukan peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM sehingga diharapkan dapat menjadi peluang lapangan pekerjaan baru, tidak hanya untuk masyarakat desa yang terampil bidang digital saja. (*)

 

*Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta yang saat ini sedang meneliti tentang desa digital