Sengketa Pilpres 2019: Mungkinkan Prabowo-Sandi Menang di MK?

admin28/05/2019

Sengketa Pilpres 2019: Mungkinkan Prabowo-Sandi Menang di MK?

admin28/05/2019
MK

Oleh: Syahrullah,SH, MH*

Kubu Pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Uno akhirnya menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden (Pilpres). Jumat (24/5/2019), mereka telah mengajukan Permohonan Perselisihan hasil penghitungan suara Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka mendalilkan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bahkan, ditambah pula kata brutal di belakang TSM.

Hasil Perhitungan suara Pilpres yang digugat, telah ditetapkan KPU pada Selasa (21/5/2019)  dini hari yaitu:  Pasangan JokoWidodo -Ma’ruf Amin unggul dengan selisih 16.957.123 suara (11%) atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara (55,50%), sementara pasangan Prabowo-Sandi mengantongi 68.650.239 suara (44,50%).

Dari permohonan  yang diajukan timPrabowo-sandi, mereka fokus pada tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif.

Pengertian terstruktur, sistematis dan massif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: Terstruktur berarti sudah dalam keadaan yang disusun dan diatur rapi; Sistematis : teratur menurut sistem, memakai sistem, dengan cara yang diatur baik-baik; Masif : secara besar-besaran.

Apabila dikonstituir pada peristiwa hukum TSM, yang dilakukan oleh termohon berdasarkan arti kata diatas, maka kecurangan yang dilakukannya harus sedemikian rupa direncanakan secara matang, besar-besaran melibatkan tokoh-tokoh baik di Tingkat Pusat maupun Daerah, teratur dengan rapi, untuk memenangkan pasangan Nomor 01.

Dari permohonan yang Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi ajukan, mereka fokus pada pembuktian penyelenggaraan Pilpres 2019 yang curang secara TSM. Ada beberapa alasan yang mereka sampaikan: pertama, penyalahgunaan Anggaran Negara dan Program kerja Pemerintah. Alasan ini, diajukan dengan menunjukkan bukti – bukti yang berhubungan dengan program kerja Jokowi seperti pemberian THR dan gaji ke 13, kenaikan anggaran Bansos, kenaikan gaji aparat desa dan PNS, bahkan juga pembangunan infrastruktur. Kedua, ketidaknetralan Aparatur Negara, Polisi dan Intelijen. Hal ini  dibuktikan mereka dengan kejadian polisi di Garut yang mengaku diminta Kapolsek untuk menggalang dukungan bagi Paslon 01, tuduhan adanya buzzer yang dikelola polisi dan polisi mengumpulkan data. Ketiga penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN. Bukti penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN disampaikan dengan adanya pernyataan para menteri yang mensosialisasikan program – program dan keberhasilan pembangunan Jokowi kepada masyarakat. Termasuk juga pernyataan menteri yang mengatakan bahwa gaji PNS itu dari Pemerintah. Keempat, pembatasan kebebasan media dan pers. Dalil ini mereka merujuk pada sedikitnya peliputan pada acara 212 dan ditutupnya situs Jurdil Keadilan karena melanggar surat ijin sebagai pengawas Pemilu oleh Bawaslu. Kelima, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Tuduhan kecurangan diskriminasi Perlakuan dan penegakan hukum dibuktikan tim Prabowo atas ketidaktegasan dalam menghukum para kepala daerah yang mendeklarasikan mengungkung Jokowi di berbagai daerah.

Masalah Situng KPU yang salah input serta tuduhan adanya penggelembungan DPT dan duplikasi kesalahan data juga disebut dalam permohonan tersebut.

Bila mencermati permohonan ini,timbul pertanyaan: “Mampukah Prabowo-Sandi menang di MK?”

Sebagai bahan referensi MK pada tahun 2010 pernah memutus perkara Pilkada kota Tangerang Selatan antara pasanganArsyid-Andre Taulani dengan paslon Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dengan amar agar Pilkada Kota Tangerang dilakukan pemungutan suara ulang.

Pada saat itu, MK mengabulkan gugatan pasangan calon (paslon) Arsyid-Andre Taulani, yang kalah dari hasil penghitungan suara KPU Tangsel yang menuduh Pilkada Tangsel curang dilakukan secara TSM  sehingga membuat pasangan ini kalah tipis dari paslon Airin RachmiDiany-Benjamin Davnie. Istilah TSM ini mulai popular saat itu.

Pertimbangan MK pada saat itu adalah  masalah keterlibatan Asisten I Pemkot Tangsel waktu itu yang bernama Ahadi, dalam masalah kerjasama antara Airin dengan salah satu radio lokal. Alasan kedua Ahadi juga disinyalir mendukung salah satu calon dengan mendirikan Airin Fans Club. Alasan ketiga adalah MoU yang dibuat oleh Panwas, KPU dan beberapa instansi terkait lain soal pelaksanaan Plkada Tangsel dinilai terlalu terlambat sehingga menguntungkan salah satu calon. Sedangkan alas an keempat adalah pernyataan soal netralitas PNS yang didengung-dengungkan Pemkot Tangsel baru dilakukan beberapa hari sebelum pemungutan suara Pilkada.

Atas pertimbangan itu, maka MK memutuskan penyelenggaraan Pilkada di Tangsel memenuhi criteria kecurangan yang dilakukan secara TSM. Dan, MK memutuskan harus dilakukan pemungutan suara ulang pada PilkadaTangsel beberapa bulan setelah putusan itu dikeluarkan. Meskipun hasilnya, pada pemungutan suara ulang yang dilakukan pada 2011 itu Airin RachmiDiany-Benjamin Davnie tetap menang dan dinyatakan sah oleh MK.

Berkaca pada putusan MK di atas,  bukti-bukti yang diajukan itu seperti pernyataan para menteri yang mensosialisasikan program – program dan keberhasilan pembangunan Jokowi kepada masyarakat. Termasuk juga pernyataan menteri yang mengatakan bahwa gaji PNS itu dari Pemerintah. Dan polisi di Garut yang mengaku diminta Kapolsek untuk menggalang dukungan bagi Paslon 01, apakah dapat ditafsirkan sama dengan perannya Asisten I atau pemberian THR dan gaji ke 13, kenaikan anggaran Bansos, kenaikan gaji aparat desa dan PNS, bahkan juga pembangunan infrastruktur;   dan ketidak netralan Aparatur Negara, Polisi dan Intelijen dapat dibuktikan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi?

 

_______________________________________________________

 

*Dosen STIH Muhmmadiyah Bima – NTB