Mencermati Rencana Pengelolaan Blok Migas Masela

admin01/06/2019

 

Oleh: Nurkhamid Alfi*

Sejak subuh tadi, perjalanan kendaraan mudik melaju tiada henti. Lancar. Laju mobil ke Jawa rata-rata 80 km/jam.

Sambil istirahat “membunuh” rasa kantuk setelah beberapa jam mengemudi, saya iseng menelpon teman. Ngobrol saja, yang penting rasa kantuk hilang. Sehingga bisa melanjutkan perjalanan mudik kembali ke Jawa Tengah.

Tanpa terduga, pembicaraan mengarah pada masalah serius. Yakni, Proyek Lapangan Gas Abadi, Blok Masela. Dimana, Menteri Ignasius Jonan atas nama Pemerintah Indonesia telah sepakat pada sejumlah poin krusial dengan calon Pengembang kilang LNG tersebut.

Pembicaraan dan negosiasi proyek ini berproses sangat panjang. Hampir 20 tahunan. Baik negosiasi sekitar skema pengembangan kilang, kapasitas kilang, volume gagls pipa, lokasi kilang, sampai masalah internal rate of return (IRR).

 

Nurkhamid Alfi.(dok.pribadi)

Adalah Inpex Corporation Jepang, telah ditunjuk oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah untuk mengelola Blok Migas Masela di Laut Arafuru, Maluku. Penunjukannya sendiri disepakati di Tokyo pada 27 Mei lalu. Sementara penandatangannya akan dilaksanakan pada pertemuan G20 di Jepang, beberapa waktu mendatang.

Namun sejatinya, masih ada waktu untuk mencermati draft perjanjian sebelum ditandatangani, agar kesepakatan eksplorasi tambang gas tersebut berguna untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang. Ini penting. Kandungan gas di Masela sangat besar. Diperkirakan sebanyak 10,7 triliun kaki kubik atau 10,7 miliar MMBtu.

Pemerintah dan Inpex bersepakat mengenai tiga hal yakni biaya pengembangan, besaran split, dan insentif.
Biaya pengembangan telah dihitung sekitar USD 20 miliar atau Rp 288 triliun. Namun masih perlu revaluasi. Sebab, setelah skema pengembangan kilang diubah dari kilang LNG terapung (Offshore) menjadi kilang LNG darat (Onshore), maka muncul revisi plan of development. Tentu perubahan ini akan berdampak pada besarnya investasi.
Semakin kecil biaya investasi, maka semakin baik jumlah bagi hasil yang akan diperoleh pemerintah. Karena jumlah investasi akan dipakai oleh investor sebagai faktor pengurang. Evaluasi biaya akan berpengaruh terhadap IRR.

Pola bagi hasil disepakati dimana pemerintah sekurangnya mendapat bagian (split) 50%. Jika asumsi harga gas saat ini USD 8 per MMBtu, maka cadangan gas secara total akan menghasilkan uang sebesar USD 85,6 miliar atau sekitar Rp 1,240 triliun. Uang tersebut hampir sama dengan APBN 2019. Sangat besar sekali…!

Sistem bagi hasil dirasa win-win solution. Ini Jauh lebih baik dari perjanjian bagi hasil yang pertama kali dimana Freeport memperolehnya dari Pemerintah, di awal-awal Orde Baru.

Jika pemerintah nantinya akan mendapatkan 50%, maka bisa dihitung prakiraan berapa devisa akan masuk, dengan mengurangi selisih antara besaran capital expenditure dengan revenue yang akan didapatkan. Yakni, Rp 1.240 dikurangi Rp 288 sama dengan Rp 952 triliun. 50% dari Rp 952 triliun adalah Rp 476 triliun. Sebesar itulah uang yang akan diperoleh pemerintah Indonesia nantinya.

Tetapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah soal tambahan waktu pengembangan. Pihak Inpex masih mengajukan penambahan perpanjangan kontrak dengan kapasitas kilang sebesar 9,5 mtpa. Sedangkan Pemerintah berkeinginan kapasitas produksi kilang menjadi 7,5 mtpa.

Yang memang perlu diapresiasi dari pemerintah adalah mengubah skema pengembangan dari kilang Offshore ke Onshore. Hal ini mempunyai nilai strategis terhadap pengembangan ekonomi daerah. Kegiatan eksplorasi darat akan membutuhkan banyak fasilitas penunjang. Dunia konstruksi akan hidup. Para kontraktor dan pemasok atau supplier barang-barang pembantu dan infrastruktur juga mendapat kue pembangunan. Apalagi pemerintah telah meratifikasi dan memaksimalisasi kandungan lokal (local content) untuk proyek-proyek kelistrikan dan Migas.

Pertumbuhan entertainment, pariwisata, transportasi, serta ekonomi kreatif, tentu akan mengiringi derap langkah kegiatan kilang. Hal ini akan berbeda bila eksplorasi dilakukan secara terapung di tengah laut.

Perjanjian detail komersial masih menunggu langkah selanjutnya. Baik pemerintah maupun Inpex Corporation masih harus bertemu untuk merumuskan klausal kontrak secara riil. Oleh sebab itu, masih terbuka untuk memberikan gagasan sebagai bagian dari second opinion. Bagi Pemerintah sebagai pengelola negara, diharapkan agar setiap kontrak karya dapat menggunakannya sebagai instrumen untuk memakmurkan rakyat.

____________________________________________

 

*Praktisi/profesional bidang kelistrikan