Jalan Oposisi

admin18/07/2019

Jalan Oposisi

admin18/07/2019
Ilustrasi_Jokowi_prabowo

Oleh: Jufra udo*

Teguk kopi sejenak, kupandang kondisi sekitar. Ada alamat yang terpapar dan butuh dijelaskan. Iya, saya sedang membaca gerak-gerik sebatang ranting kering. Mungkinkah ia turut menikmati sahut-sahut soal oposisi? Wallahu ….

 

Usai MK usai ketuk palu kisaran Juni lalu, kenikmatan topik Pilpres tiada habis sampai tetes akhir. Soal oposisi merias wajah topik pemberitaan di sejumlah dinding media daring.

Dalam negara demokrasi, oposisi memang dibutuhkan. Oposisi diharapkan menjadi penyeimbang, sistem kekuasaan perlu diingatkan bahkan bila perlu dijatuhkan. Disini wajib unjuk power, bukan menjadi oposan yang merengek minta jatah.

Seperti yang diutarakan ilmuwan politik, Ian Shapiro (2003), bahwa sistem pemerintahan demokrasi tidak bisa berkembang secara dinamis tanpa kehadiran oposisi. Oposisi merupakan manifestasi konkret dari nilai abstrak demokrasi. Demokrasi hanya akan dapat berkembang dengan dinamisnya kontestasi gagasan antara pemerintah dan oposisi

Kendati demikian, oposisi harus tumbuh terpisah dari arus kuasa pemerintahan. Menjadi mata bagi rakyat, ketika pemerintahan buta. Itulah sejatinya prinsip memilih jadi oposisi.

Salah satu jejak historis kekuatan oposan, diperlihatkan di Filipina. Mereka tumbuh masif di garis perlawanan, dan berhasil menumbangkan Ferdinand Marcos.

Diktator, koruptor, dan pelanggar HAM, menjadi isu sentris yang digerakkan. Ketiga isu tersebut dijadikan sebagai agitasi dan propaganda. Kesadaran rakyat Filipina berhasil dibangkitkan. Perlawanan pun tumpah ruah, hingga mengakhiri kekuasaan yang telah dibangun Marcos selama 21 tahun lamanya.

Belajar dari Filipina, kita juga ingin menguji kesanggupan sejumlah parpol dan elit politik yang bakal menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kelak. Kenapa perlu diuji?

Kultur demokrasi kita masih saja selalu mengklaim bahwa yang berdiri di luar pemerintahan, itulah oposisi. Padahal, yang diperlukan oposisi mesti lantang. Mereka yang curhat tak jelas di televisi, itulah oposisi. Yang rajin nge-twit aib pemerintah, itulah oposisi. Mereka yang memilih membungkam pada penguasa, pun akhirnya beralamat oposisi.

 

Jufra Udo. (dok.pribadi)

Dari 2014 hingga kini, belum terlihat keseriusan kelompok-kelompok mendaulat sebagai oposisi. Belum ada gerakan yang memang menyentuh. Selebihnya adalah wara-wiri yang tak jelas ujungnya. Bahkan ada parpol hanya menegaskan diri diawal, akhirnya tak kuasa menahan badai perpecahan internal, lalu luluh dan memilih bergabung dalam pemerintahan.

Pada 2014 lalu, sejumlah parpol (Tim Prabowo-Hatta) yang terdepak di kontestasi pilpres menegaskan diri jadi oposan. Bahkan unjuk tanding koalisi di luar pemerintahan, dengan membentuk Koalisi Merah Putih (KMP).

Diantara parpol itu ada PPP. Parpol ini mengaku siap menjadi oposisi apabila gugatan Tim Prabowo-Hatta ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Sekjen PPP, Romahurmuziy, kala itu menyebut koalisi KMP berada di luar pemerintahan.

Pernyataan Romahurmuziy itu membekas di jejak digital, seperti yang dilansir dari detik.com;

“Apabila tanggal 21 Agustus putusan MK nanti mengalahkan koalisi Merah Putih, maka konsekuensi dari semua itu PPP bersama partai yang berada di koalisi Merah Putih siap menjadi oposisi,” kata pria yang kerap disapa Romi ini di Nusantara Polo Club (NPC), Cibinong, Minggu (17/8/2014).

Ditegaskannya, Partai berlambang Ka’bah  sudah cukup malang melintang di percaturan politik Indonesia. Bahkan, Romy mengatakan partainya pernah berada di luar pemerintahan selama 26 tahun. Sehingga kalaupun harus menjadi oposisi, itu bukanlah masalah besar bagi PPP.

Lalu bagaimana akhir dari pernyataan PPP itu? Siapapun, termasuk Anda, pasti sudah tahu.

Barangkali, tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra yang teguh beroposisi. Kedua parpol ini paling lantang dan pedas kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi. Dari mulai kritik soal kebijakan pangan, tarif listrik, hutang negara dan masih banyak lagi.

Meski demikian, posisi Jokowi tetap menuai simpatik. Bisa kita tarik konklusi, peran-peran oposan tidak maksimal menggeser kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bahkan justru melambung.

Ada juga dari survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) pada kuartal pertama atau Maret 2016, menunjukan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK.

Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 59 persen masyarakat puas terhadap kinerja presiden (CNN Indonesia, 18/04/2016)

Pada Juni 2015, tingkat ketidakpuasan sebesar 55 persen, sementara saat ini atau Maret 2016 turun sebesar 39 persen.

Wajah politik kita memang selalu anomali. Banyak istilah-istilah politik yang sarat delusi. Pada akhirnya tumbuh pesimisme kolektif dari perwajahan politik. Lalu, seperti apa idealnya oposisi?

Dalam jurnal LIPI, Firman Noor (2017) dijelaskan, oposisi merupakan bagian penting dari demokrasi. Oposisi sendiri kerap diartikan sebagai mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Namun oposisi sebetulnya punya fungsi untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, atau kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis.

Dalam hal ini, sikap Masyumi kiranya perlu dicontohi. Hingga dibubarkan pada era 60-an, ketegasan partai ini tak sedikitpun bergeming. Masyumi visioner bersikap, bukan  partisan lima tahunan.

 

___________________________________________________________

*Penulis Lepas. Berdomisili di Kota Kendari