OJK Solo Sediakan Aduan Fintek Ilegal

OJK Solo Sediakan Aduan Fintek Ilegal

fintech

Reporter: Rani Setianingrum
MENTARI.NEWS,SOLO-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo menyediakan fasilitas layanan aduan masyarakat terkait finansial teknologi (fintek).

Diungkapkan Plh. Kepala OJK Solo, Triyoga Laksito, untuk pertanyaan mengenai legalitas sebuah fintech, pihak OJK Solo langsung memberitahukan kepada masyarakat yang datang. Sedangkan untuk keluhan fintech legal, disarankan membuat surat tertulis ke OJK.

“Namun secara umum, aduan masyarakat tersebut bisa disampaikan melalui call center OJK di nomor 157. Sebab sejauh ini penanganan fintech tersebut dilakukan oleh kantor pusat OJK,” terang Triyoga kepada wartawan belum lama ini.

Namun, apabila pengaduannya menyangkut perilaku fintech ilegal, pihak OJK mengarahkan ke pihak kepolisian sebagaimana arahan kantor pusat. Diketahui, khusus untuk layanan fintech peer to peer (P2P) lending, OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penanganan aduan.

Meski belum pernah menerima laporan resmi atau laporan tertulis, OJK Solo beberapa kali menerima kedatangan masyarakat yang menanyakan atau melaporkan persoalan mengenai fintech. OJK terus mengimbau masyarakat untuk memastikan legalitas fintech sebelum terpincut menggunakan layanannya.

Hingga  pertengahan 2019 tercatat OJK Solo telah menerima sebanyak 28 laporan masyarakat yang sifatnya tidak tertulis, mengenai fintech.

“Bukan laporan secara tertulis, tapi masyarakat datang langsung ke kantor. Sebagian besar menanyakan soal legalitas fintech.”

Sementara itu OJK telah bekerjasama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk melakukan pengawasan dan melindungi konsumen. OJK juga telah menunjuk AFPI untuk menetapkan standar (code of conduct) dengan menggunakan pendekatan disiplin pasar yang berlaku bagi anggotanya.

Serta menyediakan pedoman perilaku pemberian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab, yang memberikan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab bagi anggota AFPI.

Berdasarkan informasi yang disampaikan di website www.ojk.go.id, sampai dengan 15 Mei 2019, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin sebanyak 113 perusahaan se Indonesia.(*)