Posisi Politik Oposisi

admin04/07/2019

Posisi Politik Oposisi

admin04/07/2019
Khafid Sirotudin

Oleh: Khafid Sirotudin*

Dalam kehidupan politik-kebangsaan Indonesia, kita telah sepakat bahwa dalam memilah-memilih dan mencari pemimpin negeri menggunakan cara demokrasi.

One Man One Vote, satu orang satu suara. Sudah barang tentu demokrasi yang kita pakai, bukanlah demokrasi “liberal” ala asing, melainkan Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hikmah kebijaksaan dan keadilan.

Pasca penetapan pemenang Pilpres oleh KPU, diskursus politik nasional ramai dengan istilah partai pemerintah dan partai oposisi. Tidak saja hal itu dikumandangkan oleh para elit partai, namun juga oleh para pengamat, akademisi dan pemerhati politik. Bahkan para relawan dan pendukung #01 dan #02 yang bukan kader/anggota parpol manapun.

Adakah partai oposisi di Indonesia?

Bukankah oposisi itu budaya demokrasi parlementer ?

Dua pertanyaan mendasar di atas sering penulis ajukan kepada peserta pelatihan partisipasi publik di berbagai kesempatan FGD, Dialog dan Pelatihan yang mengundang kami.

Menurut pemahaman subyektif dan relatif kami, posisi oposisi (oposan) secara substansif tidak pernah ada dalam praktek kehidupan politik di Indonesia.

Faktanya adalah perubahan (amandemen) UU dan Peraturan lain sejak 1999 hingga sekarang, yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah terkait Sistem Pemilu serta susunan dan kedudukan DPR, DPD dan DPRD di setiap etape kehidupan politik nasional, baik sebelum pemilu maupun setelah hasil pemilu diketahui dan didapatkan siapa pemenangnya, juga seberapa banyak kursi wakil rakyat didapatkan masing-masing partai.

Mau bukti lain?

Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Di Jawa Tengah ada 21 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada. Dimana proses politiknya akan dimulai pada Agustus 2019 mendatang.

Bagaimana format dukungan calon Kepala Daerah dari partai-partai di masing-masing Kabupaten/Kota ?

Kami haqqul yakin pola dukungan partai-partai pengusung calon kepala daerah pasti berbeda dengan pola dukungan partai-partai pengusung Capres, baik yang berada di Koalisi Indonesia Kerja maupun Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Pola dukungan di tingkat daerah (Kab/Kota) pasti berbeda dengan pola dukungan di tingkat dewa-dewi Jakarta.

Nalar politik dari awal peradaban manusia sudah mengajarkan  ‘Who get What, When, Where’ (Siapa mendapatkan Apa, Kapan dan Dimana). Namun sebagai insan Pancasila dan Agamis di Indonesia, tentunya musti ditambahi dengan “How?”: Bagaimana Cara Mendapatkannya.

Disinilah dalam praksis politik memperebutkan kekuasaan, nilai-nilai Ketuhanan/Agama dan Pancasila akan berkelahi dengan nilai-nilai Kesyetanan/Atheisme dan Liberalisme tanpa batas.

Penulis menjadi ingat pesan eyang Yusuf Syakir (alm) dan apa yang pernah disampaikan pak Busyro Muqoddas dalam sebuah kegiatan di persyarikatan.

“Agama dan KPK tidak pernah melarang seseorang menjadi kaya, termasuk pejabat penyelenggara negara. Namun agama dan UU mengatur dan membatasi cara yang makruf untuk menjadi kaya”.

Dalam konteks politik, maka Agama dan Konstitusi tidak melarang seseorang ataupun partai untuk menjadi pemenang dan berkuasa di pemerintahan. Hanya saja mengatur, membatasi dan menghukum politisi dan partai agar menggunakan cara-cara yang berkeadaban dalam berkontestasi politik di Indonesia. Bukan dengan jalan curang, manipulasi, menghalalkan segala cara.

Bukahkah agama sudah mengajarkan dan memberi rambu-rambu kehidupan berupa guidance nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan muamalah duniawiyah, termasuk siyasah- (politik). Antara lain: sedekah jalan Tuhan, _riswah jalan syetan; Jujur dan Adil jalan Tuhan, Bohong dan Dhalim jalan syetan; Berniaga jalan Tuhan, Riba jalan syetan; pemaaf jalan Tuhan, dendam kesumat jalan syetan; dan seterusnya.

Sebagai warga negara yang baik, ataupun sebagai anggota Partai yg berlandaskan Pancasila dan sebagian berlabel agama, tentu kita dituntut untuk mengarus-utamakan nilai-nilai moralitas keagamaan, kemanusiaan, persatuan/gotong-royong dalam keragaman, hikmah kebijaksanaan dan keadilan, dalam laku politik kehidupan berbangsa dan  bernegara.

Kita musti ingat sesanti para pepunden Jawa: menang ora umuk, kalah ora ngamuk (menang tidak sombong, kalah tidak mengamuk), ngluruk tanpa bala, sekti tanpa aji, menang tanpa ngasorake (mendatangi lawan tanpa membawa pasukan, sakti tanpa pusaka, menang tanpa merendahkan).

Partner in Progress

Menurut kami, posisi yang pas bagi pihak yang dikalahkan dalam kontestasi pemilu adalah partner in progress (mitra yang kritis).

Bukan sebagai oposan yang selalu menilai buruk atas semua program yang akan dilakukan oleh pemenang. Apabila yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan UU/syariat, mari kita dukung. Manakala yang dilakukan penguasa tidak baik dan tidak sesuai peraturan yang ada, maka kita beri masukan dan kritiklah dengan cara-cara yang sesuai ajaran agama: bil hikmah, mauidhah hasanah, billati hiya ahsan. Sebagaimana sudah diajarkan Rasulullah Saw. dan para Nabi sebelumnya.

Begitupun bagi pemenang tidak harus  umuk, takabur dan menang-menangan. Tetap harus selalu eling lan waspadha dengan selalu berusaha untuk berbuat adil bagi seluruh rakyatnya. Bukan hanya adil kepada para pengusung dan pendukungnya. Bukankah pemimpin yang jujur dan adil lebih dicintai oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyatnya. Bahkan setiap ucapan dan doanya akan makbul atas ridha-Nya.

Sabda kinarya japa (Setiap ucapan adalah doa)

Oposisi setengah hati (mati)_

Benarkah di Indonesia ada Partai Oposisi ?

Biarpun di masyarakat sering kita dengar dari para aktivis politik, baik yg berpartai maupun tidak punya partai, ujaran-ujaran kekecewaan seperti:

  • Menjadi oposisi hebat, biar melarat asal terhormat
  • Pejah gesang nderek partai pecundang
  • Dan berbagai ujaran lainnya.

Maaf kami tidak percaya terhadap kader dan anggota partai yang ada di era kini, terutama yang berada di legislatif dan eksekutif,  benar-benar bisa menjadi oposan.

Dalam sejarah partai di Indonesia, barangkali (mungkin) hanya kader-kader PKI yang mampu menjalaninya. Salah satu partai yang sudah dibubarkan rezim Orba.

Buktinya? meskipun sudah dibubarkan melalui Tap MPRS 25/1966, namun eksistensi kader2 ideologisnya masih dapat kita rasakan keberadaannya hingga sekarang. Bahkan semakin disuarakan lantang oleh sebagian pihak yang menentangnya.

Mari dengan penuh kejujuran dan lurus, kita jadikan sejarah bangsa yang suram dan buruk di jaman semo-now (masa lalu) sebagai bagian dari pepeling (pengingat) kita secara bijak di zaman now. Agar kita tidak terjerembab ke dalam lubang buaya masa kini dan mendatang.

Bukan untuk selalu dieling-eling dan menjadi dzikir harian dalam kehidupan politik nasional.

Cukup menjadi cermin tebal yang tertanam di setiap benak dan nurani anak bangsa, bahwa sebagai bangsa kita musti menjadikan nilai2 agama dan Pancasila sebagai landasan utama kehidupan ipoleksosbud-hankam di Indonesia.

Ibarat bermain sepakbola, mari kita kita berbagi peran dan posisi dengan  baik.

Bagi para pemain suguhkanlah permainan yang apik dan cantik. Agar semua stakeholders merasa bahagia dan gembira menikmati permainan bola yang disuguhkan.

Yang penting dan perlu diingat adalah menaati peraturan, percaya dengan wasit dan hakim garis, waktunya pas tidak molor dan tidak diungkret, memakai kaos team yang jelas, manager dan pelatih tim yang handal, didukung penonton yang tertib dan tidak hooligan , juga bermain dalam lingkungan yang menjunjung tinggi etika sosial dan tidak menabrak kultur yang berkeadaban.

Hindari pikiran dan sikap untuk berbuat curang dan culas dalam memenangkan pertandingan. Apalagi menanggalkan norma-norma agama dan Pancasila.

Kejujuran dan integritas segenap anak bangsa dibutuhkan untuk mewujudkan NKRI sebagai Darul Ahdi wa Syahadah yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur. Amin

 

Wallahualam.

 

 

*Penulis adalah Direktur Institute for Rural Development Studies (Lembaga Studi Pembangunan Desa).