Zonasi dan Politik Pendidikan Kita

admin09/07/2019

Zonasi dan Politik Pendidikan Kita

admin09/07/2019

Oleh: Adhitya Yoga Pratama*

Suatu ketika ada pertanyaan sederhana yang nyentil dari anak-anak. “Bu, kenapa hutan masih saja habis, padahal kami sudah sekolah?”. Seketika itu juga orang yang ditanya teringat dengan pertanyaan adik pada mamanya waktu kecil, “Ma, kenapa masih ada orang membunuh dan merampok, padahal sudah beragama?”. Seiring munculnya pertanyaan-pertanyaan itu, orang ini sering terbengong-bengong dengan cara pandang seseorang mengenai pendidikan di Indonesia.

Mendengar sesaat hutan dan sekolah mungkin terbersit di ingatan kita aktris Prisia Nasution yang memerankan guru dalam film Sokola Rimba. Namun kenyataannya orang yang terbengong-bengong itu adalah fasilitator pendidikan yang berusaha keras memperjuangkan hak-hak orang rimba melalui jalur sekolah. Orang yang mendirikan sokola rimba ini adalah Saur Marlina Manurung atau biasa dipanggil Butet Manurung dalam aktivitas pengabdiannya di bidang pendidikan.

Melalui catatan perjalanan dan pemikirannya yang dibukukan dengan judul Sokola Rimba: Pengalaman Belajar Bersama Orang Rimba (2013). Selebihnya kita akan temukan pertanyaan mengganggu anak-anak rimba terhadap sistem pendidikan kita. Apalagi Butet dengan gaya kepenulisannya penuh otentisitas mampu membuat kita gelisah dan bertanya tentang nasib pendidikan kita hari ini. Kisah-kisah Butet belajar bersama orang rimba sehormat-hormatnya dapat kita jadikan rujukan tulisan reflektif ini perihal zonasi dan politik pendidikan kita.

Terbayangkan, sejauh mata orang rimba memandang yang dilihat adalah hutan lebat dan pepohonan hijau yang ada di sekitarnya. Sejak Butet memasuki hutan pada tahun 1999 anak-anak rimba mulai berkenalan dengan angka dan huruf yang berada di sekelilingnya. Orang rimba setelah itu menyadari membaca, menulis, dan berhitung berguna untuk kehidupan mereka di tengah-tengah hutan. Alkisah sokola rimba berdiri tidak menjauhkan mereka dari hutan dan tradisi masyarakat adat yang diyakini. Bahkan sokola rimba bagi masyarakat adat sendiri berbanding lurus dengan skema zonasi hutan, dari bahaya penebangan pohon dan pembakaran hutan untuk perluasan area-area kebun yang dimiliki hanya segelintir orang.

Sejenak kita pahami, hal itu berbeda jauh dengan niat baik pemerintah menerapkan kebijakan zonasi sekolah untuk pemerataan pendidikan di tiap-tiap daerah. Zonasi hutan orang rimba merupakan politik pendidikan yang sesungguhnya bagi masyarakat adat mempertahankan ruang hidup dari eksploitasi hutan oleh pengusaha kelapa sawit atau karet terhadap kawasan konservasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Jika kebijakan zonasi sekolah yang diberlakukan oleh Kemendikbud dua tahun lalu tidak belajar dari kisah Butet di rimba. Patut kita duga Menteri Pendidikan dan Staf Ahlinya belum pernah membaca buku Sokola Rimba sebagai kerangka analisis kebijakan pendidikan yang akan direalisasikan itu. .

 

Adhitya Yoga Pratama. (dok.pribadi)

Padahal kesaksian Butet pada Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2018 dalam suatu pertemuan, sebelum selesai memperkenalkan diri kepada Jokowi. Seorang yang membawahi Menteri Pendidikan itu langsung menyela, “Saya tahu kamu, saya sering sebut 2-3 kali dalam pidato saya”. Seketika mungkin segera kita sangsikan pernyataan politis Jokowi itu kepada Butet. Karena setiap naskah pidato yang dibacakan oleh Presiden merupakan garapan sekretaris kabinet dan orang-orang Istana. Namun, harus kita akui Jokowi lebih baik dibandingkan Muhadjir Effendy apabila menerapkan suatu kebijakan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Politik Ruang

Ketika Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi merupakan kajian Kemendikbud yang melihat kesuksesan pendidikan di negara maju yang menggunakan skema zonasi yaitu Jepang. Tentu dapat kita pastikan skema yang akan diimplementasikan itu salah alamat pada kondisi geografi Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke.

Sebab kondisi kewilayahan saja tidak memungkinkan calon peserta didik menjangkau sekolah yang tersebar banyak di daerah-daerah dengan akses dan ekses mahal. Terutama konon tetap Pulau Jawa yang menjadi tujuan orang tua dan anak memperoleh pendidikan berkualitas. Maka kajian Kemendikbud itu sekiranya perlu diubah dengan melihat keberhasilan praktik-praktik baik pendidikan komunitas masyarakat adat dalam suatu kawasan tertentu.

Sebagaimana pengalaman Butet mendirikan sokola rimba di hutan belantara, yang sekarang telah menjadi Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) Jambi. Sesungguhnya kita sudah menemukan politik pendidikan kita berupa ide-ide dan strategi kebudayaan masyarakat adat menjadi manusia merdeka di kemudian hari. Tapi, faktanya ruang-ruang pengambilan keputusan kita belum sadar bahwa tradisi dan adat kebiasaan itu merupakan satu kesatuan yang utuh dari ruang kehidupan warga negara. Maka yang sering keliru dari pemerintah adalah identitas politik warga negara yang menjadi tolok ukurnya dalam pembedaan itu.

Padahal skema zonasi sekolah yang diterapkan oleh Kemendikbud mengacu pada penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan penataan ruang yang diselenggarakan wajib memperhatikan: kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; geostrategi, geopolitik, dan geokonomi.

Maka kawasan pedesaan, perkotaan, pesisir, pegunungan, konservasi, dan industri merupakan politik ruang bagi nasib pendidikan kita di masa depan. Kehendak politik pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, melalui kebijakan terbukti kurang mampu memandang persoalan zonasi sekolah dari aspek manusia beraktivitas di lingkungan kehidupan. Kalau demikian, apa masalah terpenting terjadinya urbanisasi, pengangguran, regenerasi petani, dan kerusakan lingkungan di Indonesia saat ini? Zonasi sekolah dari cara pandang Jepang mungkin mampu menjawab kerangka pikir yang menanyakan adanya masalah terpenting itu. Tanpa harus menengok persoalan politik pendidikan dari konteksnya manusia menjadi mampu memecahkan masalah yang sebenarnya. .

Dengan demikian, tak mengherankan apabila Butet mempunyai kesan tersendiri menulis kalimat pembuka catatannya dari seorang anak rimba bernama Peniti Benang, bukan Ki Hadjar Dewantara seorang tokoh pendidikan nasional. Sekaligus menjawab pertanyaan di awal, kalimat yang dijadikan motto layaknya tugas akhir mahasiswa berikut persembahan serta pesan dan kesan kepada orang-orang terkasih dan tersayang. Kalimat bernada ejekan ala anak-anak itu berbunyi; Menjaga hutan memang sulit sekali, orang pemerintah saja tak bisa, apalagi saya yang baru bisa baca tulis dan hitung. Keren.

 

*Penulis adalah mahasiswa FKIP PPKn UMS, peminat kajian politik pedesaan dan gerakan ekologi di Indonesia

.