19-20 September, Pekalongan Tuan Rumah Muhammadiyah Microfinance Summit 2019

Pujoko30/08/2019

19-20 September, Pekalongan Tuan Rumah Muhammadiyah Microfinance Summit 2019

Pujoko30/08/2019
Muhammadiyah Microfinance Summit 2019

Reporter: Pujoko
MENTARI.NEWS, PEKALONGAN – Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) bersama seluruh jaringan BTM nasional baik Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), bakal menyelenggarakan Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 di Pekalongan, 19-20 September 2019. Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 bakal menghadirkan tema “Meneguhkan Pilar Ketiga Muhammadiyah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan.”

Ketua Induk BTM, Achmad Suud, mengatakan,  Muhammadiyah Microfinance Summit 2019, adalah penegasan posisioning dan komitmen dari Induk BTM dalam mewujudkan pilar ketiga Muhammadiyah yaitu ekonomi sebagaimana amanah dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2015.

Selain itu juga, sebagai sosialisasi dari Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) dalam menumbuhkan satu PDM dan satu BTM di seluruh Indonesia sebagaimana implementasi dari regulasi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Surat Edaran 004.

“Dengan  perhelatan akbar ini, kami menginginkan sebagai sebuah konsolidasi jaringan BTM nasional dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kedepan lembaga keuangan mikro Muhammadiyah dewasa ini,” terang Achmad Suud dalam keterangan pers tertulis yang diterima mentari.news, Jumat (30/8/2019).

Direktur Eksekutif Induk BTM, Agus Yuliawan, menambahkan, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Anwar Abbas  yang memberikan orasi ilmiah dalam membangun GMM pada Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 nanti.

“Akan hadir Ketua Komisi VI DPR-RI,  Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Komunikasi dan Informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Pusat Investasi Pemerintahan(PIP), BAZNAS,Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), DSN-MUI, Komisi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), perbankan syariah dan PT. Permodalan Nasional Madani,” terang Agus Yuliawan yang juga menjadi Ketua Panitia. (*)