Digitalisasi Umrah Dinilai Merugikan Pelaku Bisnis dan Calon Jamaah

Digitalisasi Umrah Dinilai Merugikan Pelaku Bisnis dan Calon Jamaah

Mukernas AMPUHI

Reporter: Rani Setianingrum
MENTARI.NEWS,SOLO-Digitalisasi umrah dan sejumlah regulasi haji yang diterapkan pemerintah Arab Saudi dinilai memberatkan banyak pihak,tak hanya pelaku bisnis haji dan umrah, namun juga calon jamaah.

Kondisi yang demikian diakui Joko Asmoro selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah dan Republik Indonesia (AMPHURI) dalam rilisnya, Jumat (6/9).

“Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia, menjadi pasar umrah yang potensial. Wajar jika kondisi pasar seperti ini semua pihak menaruh perhatian, tak terkecuali para pelaku e-commerce,” papar Joko.

Bahkan ia menilai sejumlah regulasi yang cenderung mengarah ke digitalisasi dengan dalih untuk mengikuti perkembangan zaman. Nota kesepahaman kedua belah pihak mengenai digitalisasi umrah ini pun telah ditandatangani.

Salah satu bentuk digitalisasi umrah yang merugikan pihak penyelenggara umrah yaitu adanya aturan baru mengenai pembuatan visa berupa umrah elektronik (e-umrah). Untuk menerbitkan visa harus menggabungkan antara sewa hotel, transportasi di tanah suci dan tiket pesawat.

“Banyak perusahaan yang menjadwal ulang khususnya awal September saat ini karena banyak hotel maupun transportasi di Arab Saudi yang belum masuk sistem e-umrah dari Kementrian Haji Arab Saudi,” lanjut Joko.

Diakui Joko Asmoro, kehadiran pelaku e-commerce maupun aturan baru terkait umrah ini membuat pelaku bisnis biro travel kebingungan. “Inilah salah satu problem yang kami bahas pada mukernas kali ini,”

Mukernas AMPHURI 2019 sendiri rencananya akan digelar selama tiga hari mulai Jumat hingga Minggu (6-8/9) di Hotel Alila Solo dengan diikuti seluruh anggota AMPHURI dari seluruh Indonesia.(*)