Mekanisme Pemilihan Ketua & Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Muktamar

Pujoko03/09/2019

Mekanisme Pemilihan Ketua & Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Muktamar

Pujoko03/09/2019
Dahlan Rais

Reporter: Pujoko
MENTARI.NEWS, SUKOHARJO – Salah satu agenda besar dalam Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2020 adalah pemilihan ketua sekaligus ketua umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Bagaimana mekanisme pemilihan Ketua dan Ketua Umum PP Muhammadiyah?

Ketua PP Muhammadiyah, Dahlan Rais menerangkan mekanisme pemilihan ketua PP Muhammadiyah sudah dimulai di sidang tanwir, dimana untuk Muktamar Muhammadiyah ke-48, sidang tanwirnya telah dilakukan di Bengkulu pada tahun 2018.

“Ada sekitar 200 bakal calon yang diverifikasi panitia pemilih (panlih) apakah sesuai atau tidak persyaratan yang diberikan,” ujar Dahlan belum lama ini dalam keterangan pers Soft Launching Muktamar Muhammadiyah ke-48 di UMS.

Syarat-syarat untuk dipilih jadi ketua PP Muhammadiyah adalah diusulkan 3 orang. Kedua, berpengalaman memimpin di Muhammadiyah setidaknya dalam dua periode.

“Ketiga, punya Nomer Baku Muhammadiyah (NBM), dalam waktu tertentu. Kemarin di tanwir dari 5 tahun diperkecil jadi 3 tahun dan sejumlah persyaratan lain” kata Dahlan Rais yang juga anggota panlih.

Nantinya, kalau lolos verifikasi berkas, nama-nama bakal calon akan dihubungi panitia untuk dimintakan kesanggupan, pernyataan kesanggupana bahwa bakal calon sanggup atau tidak sanggup jadi calon.

“Dari bakal calon ada yang menyatakan tidak sanggup. Biasanya karena pertimbangan tertentu,” ujar Ketua BPH UMS tersebut.

Kemudian, nama-nama bakal caloaan tersebut dibawa ke sidang Tanwir Muhammadiyah. Dari 200 nama bakal calon akan diperkecil menjadi 39 pada sidang tanwir.

“Mengapa 39 ? Karena itu kelipatan dari 13 yang dipilih (jadi ketua PP Muhammadiyah). Jadi (13 nama) akan menjadi calon tetap yang dibawa ke muktamar. Muktamar memilih 13 dari 39. Urutan terbanyak 1 sampai 13 adalah PP Muhammadiyah terpilih. Ke-13 ini melakukan sidang untuk memilih ketua. Suara terbanyak di muktamar tidak otomatis ketua. Jadi ketua itu dipilih salah satu dari 13 itu,” jelas Dahlan Rais.

Diungkapkan Dahlan Rais, memang ada kecenderungan suara terbanyak jadi ketua umum. Tapi juga pernah ada ketua dipilih bukan dari suara terbanyak. Bahkan di Muktamar Muhammadiyah di Purwokerto saat itu, seluruh nama  yang terpilih tidak ada yang jadi ketua umum.

“ Tidak ada yang bersedia. Maka kemudian ke 13 nama terpilih ini datang ke ranah Minang meminta Buya AF Sutan Mansur bersedia hijrah ke Jakarta dan menjadi ketua. Jadi ada catatan (sejarah) Muhammadiyah bukan dipimpin hasil muktamar,” ungkap Dahlan Rais.

Kemudian, ketika sudah ada keputusan siapa calon yang dipilih jadi ketua umum yang dilakukan oleh formatur 13, harus disahkan mellaui muktamar. Dengan demikian nantinya, panitia mengumumkan hasil musyawarah dari formatur 13 terpilih.

“Menetapkan, memutuskan. Kalau ditolak harus di terima tapi insya allah akan diterima. Ini optimisme. Sekretaris umum dipilih pada sidang yang sama tapi tidak dibutuhkan pengesahan hanya diumumkan saja,” tandas Dahlan Rais.

Dahlan Rais menambahkan pada saat banyak kisruh ketika pemilihan pimpinan, banyak pihak yang menyarankan untuk meniru cara pemilihan Muhammadiyah.

“Barangkali ada benarnya. Karena kita tidak memilih langsung ketua umum. Jadi tidak ada benturan yang keras. Mekanisme pemilihan ketua PP Muhammadiyah seperti ini sudah jadi tradisi yang berdasarkan kesepakatan dengan seringkali menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Dan semua pihak sudah tahu hal tersebut,” ujar Dahlan Rais. (*)