Oposisi dalam Sistem Presidensial

admin04/09/2019

Oposisi dalam Sistem Presidensial

admin04/09/2019
Jokowi

Oleh: Pramudito*

Ketika menyampaikan pidato mengenai Visi Indonesia di Sentul, Bogor pada tanggal 14 Juli 2019, Presiden Jokowi menyatakan antara lain: “Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, cacian dan makian.” (Kompas, 15/07/2019).

Pernyataan presiden tersebut memberikan sinyal positif atau lampu hijau akan eksistensi oposisi, yang sempat menjadi  kontroversial. Masalahnya selain yang pro, ada pula yang kontra. Yang pro secara umum berpendapat bahwa oposisi itu diperlukan untuk memberikan kontrol atau sorotan berupa kritikan yang positif bagi pemerintah yang sedang berkuasa, agar terjadi keseimbangan atau checks and balances. Oposisi dibutuhkan  dalam negara demokrasi di mana pun. Karena pemerintahan yang sehat membutuhkan oposisi  yang sehat pula. Sedangkan yang kontra mungkin masih trauma masa lalu yakni ketika di Indonesia oposisi itu dilarang dan dianggap sebagai musuh pemerintah bahkan negara. Ada juga yang berpendapat bahwa dalam negara Pancasila dengan sistem presidensial oposisi tidak dikenal. Bahkan juga tidak tercantum dalam konstitusi. Dan bukankah fungsi kontrol merupakan salah satu wewenang DPR?

Bila kita pelajari sejarah ketatanegaraan Indonesia, oposisi bukanlah barang baru apalagi asing. Beberapa saat  setelah  proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, para pemimpin negara kita segera memberlakukan sistem pemerintahan parlementer, meskipun tidak sejalan dengan UUD 1945 yang menganut sistem presidensial. Konon, “pelanggaran” itu dilakukan untuk menarik simpati negara-negara Barat yang  banyak menganut sistem parlementer, agar kemerdekaan Indonesia segera memperoleh pengakuan dengan menampilkan diri sebagai negara demokrasi yang menganut sistem parlementer. Untuk sementara UUD 1945 diabaikan dan diganti dengan UUD Sementara 1949 dan 1950.

Maka berturut-turut sejak saat itu Presiden Soekarno  menunjuk atau memutuskan jabatan perdana menteri. Diambilkan dari tokoh politik, sedangkan partai-partai yang tidak mendukung berperan sebagai kekuatan politk di  luar pemerintahan, dengan kata lain sebagai: oposisi. Kita menyaksikan sejarah Indonesia sejak 1945 hingga Dekrit Presiden 1959 para ahli menyebut selama periode itu Indonesia menganut sistem parlementer, dengan jabatan PM sebagai kepala pemeirntahan yang diimbangi dengan kekuatan oposisi oleh partai-partai yang tidak mendukungnya.

Ketika Indonesia memasuki alam Demokrasi Terpimpin (1959-1966) atau lazim disebut zaman Orde Lama, maka oposisi tidak diperenankan hidup lagi. Memang ada sebagian kekuatan politik yang tidak mendukung Demokrasi Terpimpin dan berperilaku bagaikan kekuatan oposisi, tapi tetap dilarang malahan dengan memberikan julukan kepada mereka  kontra revolusi. Selanjutnya pada zaman orde baru oposisi juga tetap tidak diperkenankan. Golongan yang berseberangan dengan penguasa dianggap kelompok ekstrim, baik ekstrim kanan  maupun ekstrim kiri.

Barulah pada zaman reformasi sejak tumbangnya rezim Orba, secara berangsur-angsur keberadaan oposisi diakui kembali.  Sebutan oposisi juga ditujukan terhadap kelompok politik yang tidak duduk dalam pemerintahan. Maka pengertian oposisi adalah partai-partai yang tidak diajak untuk ambil bagian dalam pemerintahan, atau atas kemauan mereka sendiri berdiri di luar pemerintahan. Sebagai gambaran, adalah partai terbesar yakni PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan dalam masa 10 tahun mulai tahun 2004 hingga 2014 ketika jabatan Presiden dipegang oleh SBY.

Tapi sebutan PDIP sebagai partai oposisi belum menonjol. Kemudian setelah PDIP berhasil meraih kemenangan dengan mencalonkan Jokowi sebagai Presiden, partai yang  berkuasa sebelumnya yakni Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang berada di luar pemerintahan. Waktu itu sebutan bagi Partai Demokrat adalah sebagai partai penyeimbang. Dengan kata lain kelompok politik yang berada di luar pemerintahan masih malu-malu menyebut dirinya oposisi.

Masalahnya sekarang apakah oposisi tepat atau dibenarkan eksistensinya dalam sistem pemerintahan  Presidensial seperti di Indonesia?

Sejauh ini oposisi lebih dikenal dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem perlementer berasal dari Eropa yang sejak akhir abad ke-19 mulai menganut sistem itu. Pada masa itu mulai timbul kesadaran bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang harus dibatasi kekuasaannya dan tidak boleh memerintah secara semena-mena. Gagasan bahwa pemerintahan perlu dibatasi kekuasaannya, antara lain dicetuskan seorang ahli sejarah Inggris yang kita kenal dengan nama Lord Acton. Ia mengingatkan bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia  dan bahwa pada diri manusia  selalu melekat banyak kelemahan. Maka kemudian Lord Acton merumuskan adagiumnya yang termasyhur sampai kini, bahwa “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung  untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas  cenderung untuk menyalah gunakannya secara tak terbatas pula.

Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely”. Praktek demokrasi parlementer di Inggris kemudian juga diikuti oleh beberapa negara lain di Eropa (terutama Eropa Barat). Kemudian pada abad ke-20 juga menyebar termasuk ke negara-negara bekas jajahan Inggris yang akhirnya juga banyak menganut sistem parlementer. Di Inggris sendiri dua partai besar dan  berpengaruh yakni Partai Buruh dan Partai Konservatif secara bergantian memegang tampuk kekuasaan. Bila Partai Buruh yang berkuasa, maka Partai Konservatif menjadi oposisi, begitu pula sebaliknya.

Namun negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat sebutan oposisi jarang kita dengar. Sebagai contoh, seperti sekarang ini dimana Presiden Trump yang berasal dari Partai Republik, maka Partai Demokrat jarang disebut sebagai partai oposisi sebagaimana halnya di negara-negara dengan sistem parlementer di  Eropa dan negara-negara lainnya. Namun kelompok “oposisi” dalam sistem presidensial kekuasaannya di lembaga legislatif juga besar. Seperti di AS, partai yang menguasai mayoritas Senat bertingkah laku seperti partai oposisi di negara parlementer.

Jadi kekuasaan legislatifnya  cukup besar dan ikut menentukan “nasib” kebijakan atau RUU untuk disahkan oleh presiden. Hanya kekuasaan oposisi di negara parlementer cukup besar juga, bila oposisi itu berhasil mengumpulkan suara di parlemen untuk meng”goal”kan mosi tak percaya dan bila itu mulus maka pemerintahan  yang dipimpin PM akan rontok dan mengembalikan mandat kekuasaannya kepada kepala negara. Sedangkan “oposisi” dalam negara presidensial  lebih sulit untuk menjatuhkan presiden, melalui proses  berliku yang disebut impeachment.

Maka dari sejarah ketatanegaraan  dunia baik dari Barat mau pun timur Indoensia harus banyak belajar bagaimana oposisi berperan dalam kehidupan bernegara kita. Nilai-nilai yang dianggap positif dapat disesuaikan dan diterapkan dalam perikehidupan ketatanegaraan kita.

 

Pramudito. (dok.pribadi)

Tapi yang menggembirakan kesadaran akan pentingnya oposisi semakin menyebar luas di masyarakat. Dalam masa pemilu 2014 hingga 2019 sebutan ”oposisi”  semakin santer kedengaran sebagai sebutan untuk kelompok-kelompok politik yang tidak mendukung kepresidenan Jokowi-JK. Dalam jajak pendapat oleh Harian Kompas beberapa waktu yang lalu, sebanyak 74,9 persen responden mengakui kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan  tetap harus ada sebagai alat kontrol terhadap jalannya kekuasaan. Mengapa oposisi ini harus tetap ada? Separuh lebih responden beralasan, demokrasi butuh checks and balances. Pemerintah perlu diawasi dan dikritisi. (Kompas, 08/07/2019).

Dalam perkembangan  akhir-akhir ini, diperkirakan  dua partai yang “kalah” dalam Pilpres yakni Partai Gerindra dan PKS akan tetap konsisten sebagai oposisi. Bahkan sementara tokoh dari kubu Jokowi-Ma’ruf juga mengharapkan agar sebaiknya kedua partai itu tetap sebagai oposisi dalam periode pemerintahan yang akan datang. Lantas bagaimana dengan fungsi DPR yang berkewajiban mengontrol pemerintah?  Partai-partai pro koalisi tidak dapat diharapkan banyak menjadi pengontrol yang baik dan obyektif terhadap jalannya pemerintahan, karena bagaimana pun  pemerintah akan selalu  berusaha agar kebijakan-kebijakannya justru harus didukung oleh partai-partai yang bergabung dalam koalisi.

Maka harapan terakhir adalah kepada partai-partai oposisi dalam parlemen yang tanpa beban untuk lebih mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Seorang ilmuwan politik Ludger  Helms (2004) berpendapat bahwa demokrasi tanpa oposisi  adalah demokrasi beku  yang tidak sehat, karena tanpa kritik konstruktif dan tanpa program alternatif. Sekali lagi, demokrasi modern membutuhkan saling kontrol (cheks and balances) antara partai pemerintah dan partai oposisi.

Formalnya, yang lazim disebut oposisi adalah partai-partai di parlemen yang di luar pemerintahan. Sedangkan kekuatan-kekuatan sosial-politik di luar legislatif dan eksekutif  pendukung oposisi juga kurang tepat disebut oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang atau pendukung oposisi saja. Tapi kelompok ini juga tidak bisa dipandang dengan sebelah mata, karena sewaktu-waktu mereka dapat menjelma menjadi kekuatan rakyat (people power) yang terbukti  berperan besar dalam keruntuhan rezim Orde Lama dan Orde Baru pada masa lalu.

Maka semakin nyatalah bahwa oposisi dalam negara dengan sistem Presidensial mempunyai hak untuk hidup. Pintu tetap terbuka lebar  bagi kehadiran oposisi yang konstruktif sembari memberikan alternatif  yang positif pula!

 

 

___________________________________________________________

*Penulis adalah pemerhati politik, mantan diplomat, alumni FISIP Universitas Negeri Jember